Minggu, 01 Agustus 2021|Jakarta, Indonesia

Kementerian BUMN dan BPKP Dukung Penuh Akuntabilitas BUMN Sebagai Agen Pembangunan

Krishna Anindyo

Rabu, 27 Januari 2021 - 10:15 WIB

Menteri BUMN - Erick Thohir, Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Menteri BUMN - Erick Thohir, Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
A A A

Thepresidentpost.id - Jakarta - Menteri BUMN, Erick Thohir, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh di Kantor Pusat BPKP, Jakarta.

Penandatanganan MoU ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas serta mencegah praktik korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kementerian BUMN terus berkomitmen untuk mendorong penguatan dan peningkatan tata kelola yang baik khususnya di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN dengan senantiasa mengimplementasikan penerapan Good Coorporate Governance (GCG) dalam setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasionalnya. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penilaian level kapabilitas APIP Kementerian BUMN berdasarkan kriteria IACM (Internal Auditor Capability Model) dari BPKP yang terus menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya selama 4 tahun terakhir,” tutur Menteri BUMN, Erick Thohir melalui keterangan yang diterima redaksi pada Rabu (27/1).

Oleh karena itu, kerja sama dan kolaborasi dengan BPKP kali ini juga menjadi wujud komitmen Kementerian BUMN khususnya terkait pengembangan dan penguatan tata Kelola Pemerintahan yang baik, tidak hanya di BUMN tetapi jugadi lingkungan Kementerian BUMN.

Bahkan sebelumnya, Kementerian BUMN juga telah menjalin kerja sama dengan organisasi internasional yang juga menjadi anggota World Bank Group, yaitu International Finance Corporation (IFC) dalam rangka meningkatkan aspek tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN di tahun 2020.

“Kami sangat mengapresiasi program-program yang terdapat di dalam nota kesepahaman ini dan mendorong seluruh BUMN untuk memanfaatkan kerjasama dengan BPKP dalam hal penguatan tata kelola dan efektivitas pengelolaan risiko kecurangan (fraud) pada BUMN, sehingga tujuan kerjasama ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Erick.

Sejalan dengan itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan, BPKP berkomitmen mengawal akuntabilitas di lingkungan Kementerian BUMN, BUMN, dan anak perusahaannya.

Selama 2020 kata dia, BPKP telah melaksanakan pengawasan terhadap 108 BUMN dan anak perusahaan, berkolaborasi dengan SPI mengawal bansos tunai, serta melaksanakan assessment Good Corporate Governence (GCG) pada 22 BUMN, dan 28 anak perusahaan.

Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bukti nyata, serta upaya melegalkan komitmen Kementerian BUMN dan BPKP untuk meningkatkan kontribusi sektor korporasi bagi pembangunan.

“Diharapkan nantinya ada penilaian akuntabilitas BUMN secara periodik, utamanya untuk memastikan perbaikan tata kelola, serta untuk pencegahan penyimpangan atau fraud di tubuh BUMN,” jelas Ateh.

Selain penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri BUMN dan Kepala BPKP, di tempat yang sama, dilakukan juga penandatanganan perjanjian di level teknis antara 7 Direktur Utama Holding BUMN (Indonesia Financial Group, Pertamina, PT PLN, Mind ID, PTPN III, Perkebunan Nusantara, dan PT Pupuk Indonesia) dengan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara BPKP, Sally Salamah.

Komentar

Berita Lainnya

Bisnis 17/02/2021 23:00 WIB

Mendorong Perluasan Akses dan Kemitraan Bisnis, Kementerian BUMN Gelar “PaDi UMKM Virtual Expo 2021”

Gelaran pameran tersebut merupakan upaya perlindungan, pendampingan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia yang juga terdampak sangat serius oleh pandemi Covid-19.

Industri 17/02/2021 11:15 WIB

Jababeka Berikan Bantuan Sejumlah Peralatan Penunjang Posyandu di Cikarang Utara

Dalam kondisi pandemi ini akhirnya Posyandu beradaptasi agar bisa tetap memberikan layanan, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19.

Pariwisata 30/01/2021 14:15 WIB

Dirut PT TWC Hadir Raker Bersama Menteri BUMN dan Menparekraf, Ini Pembahasannya..

Pengembangan wisata di Borobudur, menurut Menparekraf juga akan menyasar warga secara langsung, baik pengembangan UMKM yang ada di sekitar maupun juga destinasi serta paket wisata di sekitar Borobudur.

Info Presiden 30/01/2021 12:15 WIB

Cegah Stunting, Presiden Jokowi Tunjuk BKKBN Pegang Kendali

Mempercepat upaya penurunan prevalensi stunting tersebut, Kepala Negara telah menugaskan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menjadi ketua pelaksana.

Internasional 28/01/2021 13:15 WIB

Bidik Pasar Kopi Indonesia di Jerman Lewat Program Coffee Tasting

KBRI Berlin menggagas strategi uji cocok rasa kopi Jerman dan kopi Indonesia melalui kegiatan Coffee Tasting Kopi Populer di Pasar Jerman.