Ayah-Bunda Dimohon Segera Bersiap! Mas Menteri Nadiem Perbolehkan Sekolah Tatap Muka di Awal Tahun 2021

Thepresidentpost.id - Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan terkait sekolah tatap muka di tengah pandemi. Nadiem kini memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai 2020/2021.

"Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kanwil atau kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah - sekolah di bawah kewenangannya," kata Nadiem Makarim dalam siaran YouTube Kemendikbud RI, Jumat (20/11/2020).

Nadiem menjelaskan, melalui SKB 4 Menteri terbaru, zonasi corona dari Satgas COVID - 19 kini sudah tak berlaku. Semua keputusan di tangan Pemerintah Daerah (Pemda) berkoordinasi dengan kepala sekolah dan orang tua.

"Kalaupun sekolah dibuka, bahwa orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya ke sekolah. Hak terakhir masih di orang tua," terangnya.

Dikatakan Nadiem, kepala daerah bisa melakukan pembukaan sekolah tatap muka secara serentak atau bertahap, tergantung kesiapan masing - masing daerah dan berdasarkan diskresi maupun evaluasi kepala daerah. Sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka harus melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat.

"Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021. Jadinya bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang, kalau siap melakukan tatap muka, harus segera meningkatkan kesiapannya melaksanakan ini dari sekarang sampai akhir tahun," sebut Nadiem.

Namun, Nadiem menegaskan, ini bukan kewajiban. Keputusan ini memperbolehkan pemda membuka sekolah tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Ada 6 checklist yang harus dipenuhi setiap sekolah apabila ingin menerapkan pengajaran tatap muka. Mereka adalah:

Sanitasi

Fasilitas kesehatan

Kesiapan menerapkan wajib makser

Thermo gun

Pemetaan satuan pendidikan untuk tahu siapa yang punya komorbid

Persetujuan komite sekolah dan orang tua wali

Sekolah juga tidak perlu full diisi siswa. Kapasitas maksimal 50 persen.