Balai Besar Naungan Kemenperin, BBTPPI Semarang Gondol Predikat Birokrasi Bersih Melayani

Thepresidentpost.id - Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada dunia industri dan masyarakat luas guna mengawal pertumbuhan dan kontribusi sektor industri manufaktur agar tetap menjadi penggerak utama bagi ekonomi nasional, terlebih pada era digital saat ini.

Salah satu langkah strategi yang dijalankan adalah mencanangkan gerakan Zona Integritas di seluruh satuan kerjanya untuk senantiasa menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, dimana Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus memperbaiki jajaran birokrasi yang bersih, produktif, transparan, melayani masyarakat dan akuntabel. 

Searah dengan kebijakan tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian, Arus Gunawan menghimbau agar pelaksanaan pelayanan publik seluruh unit satuan kerja Kemenperin dituntut untuk dapat memberikan layanan yang prima. 

"Sejak tahun 2005, Kemenperin telah menjalankan serangkaian program reformasi birokrasi untuk mewujudkan perubahan menuju tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan Zona Integritas dan penanaman nilai serta budaya kerja yang positif kepada aparatur di lingkungan Kemenperin," kata Arus melalui keterangan resminya di Jakarta (28/12/2020).

Menurutnya, kunci kesuksesan dalam penerapan pembangunan zona integritas pada organisasi satuan kerja ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing - masing individu.

"Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing - masing individu, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana individu berada dan melakukan kegiatannya," jelas Arus.

"Saya sudah melihat berbagai inovasi baru pelayanan jasa, khususnya dibidang digitalisasi yang dibangun oleh unit satuan kerja Kemenperin. Hal ini tidak lain untuk meningkatkan kualitas layanan kerja dalam upaya menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," lanjut Arus.

Pada tahun 2020 ini, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang sebagai salah satu satker teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin telah memperoleh predikat WBBM, dimana BBTPPI juga telah meraih predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) pada tahun 2017. 

BBTPPI merupakan salah satu dari 82 unit kerja pelayanan di Indonesia yang memperoleh predikat WBBM serta menjadi satu - satunya Balai Besar di lingkungan Kemenperin.

BBTPPI telah mewujudkan predikat WBBM di tahun 2020 melalui manajemen perubahan, penguatan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan pelaporan, serta penguatan kualitas pelayanan publik. 

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Doddy Rahadi menyampaikan apresiasinya atas capaian unit satuan kerjanya.

"Banyak hal yang telah dilakukan dalam pembangunan Zona Integritas di BBTPPI Semarang, seperti inovasi yang berfokus pada layanan publik, inovasi pada internal BBTPPI, serta inovasi untuk penguatan industri hijau," jelas Doddy.

Kepala BPPI juga menghimbau seluruh unit satker di bawah BPPI untuk terus mengedepankan layanan prima dalam upaya pembangunan zona integritas.

“Saya optimis bahwa capaian yang telah diraih BBTPPI akan diikuti oleh unit satker lainnya melalui inovasi - inovasi yang mengedepankan kualitas jasa layanan, birokrasi bersih dan bebas dari korupsi, serta menjadi garda terdepan dalam upaya pembangunan zona integritas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat maupun industri," lanjut Doddy. 

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi Kementerian Perindustrian, Masrokhan, menyampaikan bahwa kinerja yang telah dicapai menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan serta melakukan improvement dalam pelayanan kepada industri.

"Industri juga harus kita informasikan perihal upaya Kemenperin dalam menciptakan good governance dan senantiasa mengedepankan layanan yang efisien untuk peningkatan daya saingnya," jelas Masrokhan.

Masrokhan menambahkan terkait kesiapan unit satker Kemenperin dalam mengimplementasikan nilai - nilai Zona Integritas guna menjaga kepercayaan yang telah diemban oleh instansinya.

“Dalam hal inovasi layanan publik, BBTPPI berfokus pada kegiatan transformasi digital melalui e - office dan e - service, serta terangkum dalam satu wadah Digital Center BBTPPI dengan dukungan Sistem Informasi Digital Terintegrasi BBTPPI (SINDII)," ungkap Masrokan.

Ia berharap dengan adanya Digital Center, BBTPPI turut serta dalam mengimplementasikan program Making Indonesia 4.0, mendukung budaya paperless, turut menciptakan iklim industri hijau, kinerja produktif, serta pelayanan yang efektif dan efisien.