Sudah Tekor Rp956 Triliun, PSBB Ketat Jawa-Bali Jadi 'Simalakama' Ekonomi, Menkeu: Pilihannya Memang Tidak Banyak...

Thepresidentpost.id - Jakarta - Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa - Bali pada 11 - 25 Januari 2021 yang diperkirakan berdampak terhadap perekonomian.

Namun dibalik itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa jika kebijakan tidak diberlakukan dapat memperburuk ekonomi juga.

"Jadi pilihannya memang tidak terlalu banyak," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam jumpa pers virtual realisasi APBN 2020 di Jakarta (6/1/2021).

Menkeu menjelaskan, PSBB ketat yang dilakukan di hampir seluruh provinsi di Indonesia, salah satunya DKI Jakarta pada Maret - Mei 2020 telah menekan perekonomian.

Kemudian, pada September 2020 DKI Jakarta kembali melakukan pengetatan ketika kasus COVID - 19 kembali naik, aktivitas perekonomian yakni konsumsi juga melambat.

"Jadi (dampak) pasti dan kita memang sudah tahu bahwa COVID ini memang harus dikelola luar biasa. Makanya istilah gas dan rem sangat penting," ujarnya seperti dilansirkan Antara.

Menurutnya, menyikapi eskalasi kasus COVID - 19, disiplin protokol kesehatan harus diterapkan untuk menekan angka positif virus corona.

Karenanya, ia mendorong semua pihak melakukan disiplin protokol kesehatan di antaranya apabila memungkinkan dapat bekerja dari rumah, menjaga jarak, menggunakan masker hingga rajin mencuci tangan.

Disiplin dalam protokol kesehatan itu, lanjut dia, diharapkan membantu perekonomian tidak mengalami kontraksi terlalu dalam.

"Waktu kita harus melakukan pengereman, ini yang kita betul - betul berharap seluruh masyarakat ikut membantu," katanya.

Pandemi Covid - 19 juga telah berdampak sangat signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020.

Berdasarkan laporan Sri Mulyani, APBN 2020 Indonesia telah mencatatkan defisit sebesar Rp 956,3 triliun. Angka itu setara dengan 6,09 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun total pendapatan negara sepanjang 2020 adalah Rp 1.633,6 triliun.

Angka ini adalah 96,1 persen dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 72/2020 dan 16,7 persen di bawah realisasi 2019.

"APBN 2020 awalnya didesain sebagai APBN yang sehat dengan defisit 1,76 persen PDB," jelasnya.

"Dengan pandemi terjadi perubahan yang luar biasa, defisit naik dari 1,76 persen menjadi 6,09 persen. Keseimbangan primer juga mengalami lonjakan dari hanya Rp 12 triliun menjadi Rp 642,2 triliun."

Wanita yang akrab disapa dengan nama Ani juga melaporkan penerimaan pajak tercatat Rp 1.070 triliun atau 89,3 persen dari target. Padahal, pencapaian tahun sebelumnya 19,7 persen lebih tinggi.

Sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai adalah Rp 212,8 triliun, 3,5 persen di atas target di Perpres No 72/2020 tetapi 0,3 persen di bawah realisasi 2019.

Sri Mulyani menjelaskan jika dibandingkan dengan negara lain, defisit itu masih lebih rendah. Ia mencontohkan situasi ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat mencapai defisit 18,7 persen.

Lalu ada juga Prancis dengan defisit hampir 11 persen, Tiongkok dekati 12 persen, dan India 13,1 persen.

Kondisi serupa juga terjadi di ASEAN. Sri Mulyani bahkan mengklaim defisit di Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan negara - negara di Asia Tenggara. Sebut saja Malaysia dengan defisit 6,5 persen, Filipina 8,1 persen, dan Thailand 5,2 persen.

Karena itu, Sri Mulyani mengatakan situasi ekonomi di Tanah Air hingga saat ini masih cukup baik dibandingkan negara - negara lain.

Apalagi, porsi utang Indonesia juga masih terkendali. Ia menyampaikan selama pandemi vrius corona, porsi utang publik masih terjaga di level 38 persen dari GDP.

"(Lengkapnya) nanti kami akan sampaikan. (Tapi kemungkinan defisit) dekati 6 persen," kata Sri Mulyani.

"Situasi Indonesia dibandingkan dengan negara lain relatif lebih baik," tutupnya.